Lakukan Ini Jika Terjadi Tindak Pidana Penipuan Saham oleh Korporasi

Lakukan Ini Jika Terjadi Tindak Pidana Penipuan Saham oleh Korporasi

Lakukan Ini Jika Terjadi Tindak Pidana Penipuan Saham oleh Korporasi – Tindak pidana penipuan, apa saja samaran yang dipakai, terhitung samaran investasi, ditata dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-Komentarnya Komplet Pasal Untuk Pasal menerangkan penipu itu kerjanya:

-Membujuk orang agar memberinya barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

-Maksud pembujukan itu adalah akan memberikan keuntungan diri kita atau seseorang dengan menantang hak;

– Merayunya itu dengan menggunakan: Nama palsu; Nama yang dipakai bukan namanya sendiri, sebagai contoh nama ‘saimin’ disebutkan ‘zaimin’, tidak bisa disebutkan menyebutkan nama palsu, namun bila dicatat, karena itu dipandang seperti menyebutkan nama palsu. Kondisi palsu; Misalkan akui dan bertindak selaku agen polisi, pengantar surat pos, dan lain-lain yang sebetulnya dia bukan petinggi itu. Akal cerdas (tipu muslihat); atau Satu tipu yang begitu liciknya, hingga seseorang yang berpikir normal bisa tertipu. Cerita pengucapan bohong; Satu kata berbohong tidak cukup, harus ada beberapa kalimat berbohong yang tersusun begitu rupa, hingga kesemuaannya sebagai narasi suatu hal yang seolah-olah betul.

Jika tindak pidana penipuan itu dilaksanakan oleh orang berdasar jalinan kerja, atau berdasar jalinan lain, baik masing-masing atau bersama yang melakukan tindakan untuk dan atas nama korporasi dalam atau di luar lingkungan korporasi, sebagai tindak pidana oleh korporasi seperti diartikan dalam Pasal 3 Ketentuan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (“PERMA 13/2016”).

Lakukan Ini Jika Terjadi Tindak Pidana Penipuan Saham oleh Korporasi

Dalam jatuhkan pidana pada korporasi, hakim bisa memandang kekeliruan korporasi diantaranya:

• Korporasi bisa mendapat keuntungan atau faedah dari tindak pidana itu atau tindak pidana itu dilaksanakan untuk kebutuhan korporasi;

Korporasi biarkan berlangsungnya tindak pidana; atau

• Korporasi tidak lakukan beberapa langkah yang dibutuhkan untuk lakukan penangkalan, menahan imbas yang semakin besar dan pastikan kepatuhan pada ketetapan hukum yang berjalan buat menghindar terjadi tindak pidana.

• Anda menjelaskan secara detil jika aktor usaha berupa Perseroan Terbatas (Perseroan), hingga bisa digolongkan sebagai sebuah tubuh hukum seperti pemahaman Perseroan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang menjelaskan jika Perseroan ialah tubuh hukum yang disebut persekutuan modal, dibangun berdasar kesepakatan, lakukan aktivitas usaha bermodal dasar yang semuanya terdiri dari saham dan penuhi syarat yang diputuskan dalam UUPT dan ketentuan realisasinya.

• Sebagaimana diterangkan dalam artikel Pertanggungjawaban Pengurus dalam Tindak Pidana Korporasi yang mencuplik Chidir Ali dalam bukunya Tubuh Hukum, dipastikan jika tubuh hukum pada dasarnya ialah satu tubuh atau perkumpulan yang bisa mempunyai hak-hak dan lakukan tindakan seperti seorang manusia, dan mempunyai kekayaan sendiri, bisa digugat dan menuntut di muka hakim.

Seterusnya, ancaman atau hukum yang bisa dijatuhkan pada korporasi menurut Pasal 25 ayat (1) PERMA 13/2016 ialah pidana dasar dan/atau pidana tambahan. Pidana dasar yang bisa dijatuhkan pada korporasi ialah pidana denda.[2] Sedang pidana tambahan yang dijatuhkan pada korporasi seperti yang ditata dalam ketentuan perundang-undangan. Jika Anda saat ini memerlukan pengacara di bali bisa langsung kunjungi website pengacaradibali.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *